Beda Pendapat Buruh & Pengusaha soal Omnibus Law Cipta Kerja

Posted on

Omnibus Law Cipta Kerja sudah disahkan jadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Pleno DPR sore tempo hari. UU ini jadi pro-kontra sebab dipandang mengutamakan investor, pebisnis, serta dunia usaha. Gelombang penampikan deras disuarakan ditengah-tengah warga. Terutamanya dari beberapa buruh yang berasa tempat semakin loyo dibandingkan pebisnis dengan disahkannya UU Cipta Kerja ini.

Kebalikannya, pebisnis malah memberikan dukungan Omnibus Law Cipta Kerja. Pebisnis sepatu yang terhimpun dalam Perkumpulan Persepatuan Indonesia (Aprisindo) diantaranya, mereka memandang UU Cipta Kerja bisa membuat iklim investasi serta usaha yang aman. Terutamanya pada industri alas kaki, hingga dapat berkompetisi pada tingkat global.

“Salah satunya visi Aprisindo untuk terbentuknya iklim investasi serta usaha yang aman agar industri alas kaki di Indonesia bisa bersaing pada tingkat global. Karena itu bersama-sama ini DPN Aprisindo menyarakan suport ke pemerintah serta DPR untuk dapat selekasnya menyelesaikan bahasan RUU Cipta Kerja,” papar Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko dalam penjelasannya, Senin (5/10/2020).

Eddy mengatakan UU Cipta Kerja dapat juga menarik investasi yang dapat tingkatkan kemampuan industri sepatu nasional.  “Pengesahan RUU Cipta Kerja jadi undang-undang bisa mengeliminasi beberapa persoalan serta kendala industri, hingga kami percaya UU Cipta Kerja bisa menjadi salah satunya daya tarik untuk menarik investasi baru serta pelebaran kemampuan industri pada bagian alas kaki,” tutur Eddy.

Ketua Umum Kamar Dagang serta Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani memberikan tambahan pebisnis mengharap UU Cipta Kerja bisa menggerakkan perekonomian serta investasi lewat penciptaan serta pelebaran lapangan kerja.

Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja disebut dapat menekan masalah dan hambatan bagi industri.

“UU itu dapat menjawab serta mengakhiri beberapa persoalan yang menghalangi kenaikan investasi serta buka lapangan kerja, lewat peringkasan skema birokrasi serta perizinan, keringanan buat aktor usaha khususnya UMKM, ekosistem investasi yang aman, sampai terbentuk lapangan kerja yang makin besar untuk menjawab keperluan angkatan kerja yang tetap makin bertambah” kata Rosan dalam info tercatat.

Ia memandang dinamika perkembangan ekonomi global membutuhkan tanggapan cepat serta pas. Tanpa ada reformasi susunanal, perkembangan ekonomi tetap melamban.

“Penciptaan lapangan kerja harus dilaksanakan, yaitu dengan menggerakkan kenaikan investasi sebesar 6,6-7% untuk membuat usaha baru atau meningkatkan usaha eksisting, yang selanjutnya akan menggerakkan kenaikan konsumsi di rata-rata 5,4-5,6%,” papar Rosan.

Dianya juga memandang pengesahan UU Ciptaker bisa memberikan dukungan program pendayagunaan UMKM serta koperasi supaya andil mereka pada PDB semasing naik jadi 65% serta 5,5%.

Ia memberikan tambahan, UU Cipta Kerja akan tingkatkan daya saing Indonesia serta menggerakkan investasi. Itu akan melahirkan semakin banyak lapangan kerja buat warga yang pada akhirnya percepat pemulihan ekonomi nasional.

Pebisnis memberikan dukungan, tetapi buruh protes dengan keras. Semacam apa kecemasan buruh akan UU Cipta Kerja?

Dari belasan cluster yang ditata dalam Omnibus Law Cipta Kerja, cluster ketenagakerjaan dipandang mempunyai banyak klausal polemis serta diprotes keras oleh buruh. Cluster ini dipandang banyak membuat revisi pasal-pasal yang ada di UU no 13 tahun 2003 yang sejauh ini mengendalikan masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Dari catatan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ada 7 hal yang tidak diterima buruh dalam RUU Cipta Kerja.

1. Gaji Minimal Penuh Ketentuan

Gaji Minimal Kabupaten/Kota (UMK) dibikin bersyarat dengan memperhatikan pergerakan inflasi atau perkembangan ekonomi. Disamping itu, Gaji Minimal Bagianal Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus dalam RUU Cipta Kerja.

Menurut Iqbal, UMK tak perlu bersyarat serta UMSK tetap harus ada. Karena UMK tiap kabupaten atau kota tidak sama nilainya. Ia pun tidak sepakat bila UMK di Indonesia disebutkan tambah mahal dari negara ASEAN yang lain.

Bila diambil rerata nilai UMK dengan cara nasional, UMK di Indonesia disebutkan semakin lebih kecil dari gaji minimal di Vietnam.

“Tidak adil, bila bagian otomotif seperti Toyota, Astra, dan sebagainya atau bagian pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan sebagainya, nilai UMK-nya sama juga dengan perusahan pakaian atau perusahaan kerupuk. Oleh karena itu di penjuru dunia ada Gaji Minimal Bagianal yang berlaku sesuai dengan andil nilai lebih masing-masing industri pada PDB negara,” tutur Iqbal.

Untuk jalan tengahnya penentuan nilai peningkatan serta tipe industri yang memperoleh UMSK dapat dilaksanakan pada tingkat nasional untuk banyak daerah serta tipe industri spesifik saja. Hingga UMSK tidak ditetapkan pada tingkat wilayah serta tidak semua industri memperoleh UMSK supaya ada keadilan.

“Jadi tidak harus sama rata sama rasa, sebab kenyataannya tiap industri tidak sama kekuatannya. Karenanya masih diperlukan UMSK,” kata Iqbal.

2. Pesangon Menyusut

Buruh menampik pengurangan nilai pesangon dari 32 kali gaji jadi 25 kali gaji dalam RUU Cipta Kerja. Didalamnya, 19 bulan dibayar pebisnis serta enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Ia menanyakan darimanakah BPJS mendapatkan sumber dana untuk bayar pesangon.

“Sebab tanpa ada bayar pungutan tetapi BPJS bayar pesangon buruh enam bulan. Dapat dinyatakan BPJS Ketenagakerjaan akan pailit atau tidak berkepanjangan program JKP Pesangon dengan ikuti pola ini,” papar Iqbal.

3. Kontrak Kerja Tanpa ada Batasan Waktu

Buruh juga menampik pola Kesepakatan Kerja Waktu Spesifik (PKWT) yang dihapus batasan saatnya. Ini membuat buruh bisa dikontrak seumur hidup tanpa ada jadi karyawan masih.

“Buruh menampik PKWT seumur hidup,” tutur Iqbal.

4. Outsourcing Seumur Hidup

Iqbal menerangkan dalam RUU Cipta Kerja, kontrak outsourcing disebutkan dapat seumur hidup. Outsourcing diaplikasikan tanpa ada batasan tipe pekerjaan.

“Walau sebenarnya awalnya outsourcing dibatasi cuman untuk lima tipe pekerjaan,” kata Iqbal.

5. Baru Bisa Kompensasi Minimum 1 Tahun

RUU Cipta Kerja mengendalikan kompensasi buat pekerja yang akan diberi jika waktu kerja telah capai minimum setahun. Disamping itu, kontrak kerja tidak mempunyai batas waktu. Iqbal cemas, buruh yang dikontrak di bawah setahun tidak akan memperoleh kompensasi kerja.

“Dalam RUU Cipta Kerja disebut, buruh kontrak yang mendapatkan kompensasi ialah yang mempunyai waktu kerja minimum satu tahun. Pertanyaannya, bagaimana jika pebisnis cuman mengontrak buruh di bawah setahun? Bermakna buruh kontrak tidak memperoleh kompensasi,” kata Said.

Hal tersebut dipandang menjadi permasalahan serius buat buruh. Faktanya, faksi yang akan bayar Agunan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak serta outsourcing jadi tidak jelas.

Pebisnis dapat mengontrak buruh di bawah setahun untuk hindari bayar kompensasi. Pokoknya, kata Iqbal, tidak ada kejelasan kerja buat buruh Indonesia.

“Saat ini saja jumlah karyawan kontrak serta outsourcing sekitar 70% sampai 80% dari keseluruhan buruh yang kerja di bidang resmi. Dengan disahkannya Omnibus Law, apa ingin dibuat 5% sampai 15% saja jumlah karyawan masih? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini arah investasi,” tutur Iqbal.

6. Waktu Kerja yang Terlalu berlebih

Buruh menampik waktu kerja yang disetujui dalam RUU Cipta Kerja, sebab dipandang berbentuk eksploitatif serta condong terlalu berlebih.

Berdasar materi rangkuman yang diterima detikcom, waktu kerja dalam RUU Cipta Kerja ditata bertambah fleksibel untuk pekerjaan seseparuh sesi jadi paling lama 8 jam /hari atau 40 jam per minggu. Sedang untuk pekerjaan spesial seperti di bidang migas, pertambangan, perkebunan, pertanian serta perikanan bisa melewati 8 jam /hari.

“Buruh menampik jam kerja yang eksploitatif,” kata Iqbal.

7. Hak Gaji Cuti yang Hilang

Said menjelaskan hak cuti melahirkan serta haid tidak di hilangkan, yang menjadi permasalahan, semasa cuti itu buruh jadi tidak dibayar. Faksinya tidak sepakat hal tersebut berlangsung.

“Yang hilang waktu cuti haid serta hamil, gaji buruhnya tidak dibayar, no work no pay. Mengakibatkan buruh wanita tidak ambil hak cuti haid serta hamilnya sebab takut dipotong gajinya di saat ambil cuti itu,” papar Iqbal.

Ia ingin semasa cuti haid serta melahirkan itu buruh masih diberi haknya untuk pekerja. Bila buruh tidak dibayar semasa cuti, menurut dia sudah berlawanan dengan Organisasi perburuhan internasional (ILO).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *