Baleg DPR Jawab Kritik PD Soal Naskah UU Ciptaker Tak Dibagikan

Posted on

Tubuh Legislasi (Baleg) DPR RI menjawab kritikan anggota DPR yang akui tidak terima dokumen naskah omnibus law UU Cipta Kerja di pertemuan pleno pengesahannya. Pimpinan Baleg beralasan tidak ada cukup waktu untuk cetak naskah omnibus law itu serta bagikannya waktu pleno.

“Berkaitan UU Ciptaker, hard copy terhalang pencetakan yang tidak mampu dalam sekejap,” kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek) ke wartawan, Kamis (8/10/2020).

Untuk dipahami, agenda pleno pengasahan UU Cipta Kerja dimajukan jadi Senin (5/10) dari agenda semuanya yang disebut akan disahkan pada Kamis (8/10). Awiek menjelaskan penyerahan naskah RUU yang akan disahkan di pleno ke anggota DPR bukan jadi satu keharusan.

“Itu (naskah RUU diberikan waktu pleno) kelaziman, bukan keharusan. Saat ini jika kenyataannya untuk nyetak tidak ada yang mampu, kan tidak harus turut kelaziman,” katanya.

Politisi PPP itu juga menerangkan masalah naskah apakah yang harus diberikan ke anggota Dewan waktu rapat pleno. Awiek mengacu pada Klausal 253 serta Klausal 286 dalam Tata Teratur DPR RI Nomor 1 Tahun 2020.

“Pidato Pimpinan DPR pembukaan serta penutupan waktu sidang (Klausal 253 ayat 5), bahan rapat kerja dengan pemerintah serta ahli (klausal 286). Itu yang harus diberikan,” tuturnya.

Pasal 253 ayat 5 berbunyi:
Pidato Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disusun oleh Pimpinan DPR dengan memperhatikan saran dan pendapat pimpinan Fraksi dan dibagikan kepada Anggota pada saat akan dibacakan.
Pasal 286 berbunyi:
(2) Sebelum dilaksanakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau rapat dengar pendapat umum. Setiap Anggota dapat menyampaikan pertanyaan kepada Pemerintah dan/atau pihak yang diundang.
(3) Pertanyaan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal rapat melalui secretariat alat kelengkapan DPR.
(4) Pemerintah dan/atau pihak yang ditanya wajib menyampaikan jawaban tertulis pada saat rapat dilaksanakan.

Awiek juga mengaku bila naskah UU Cipta Kerja yang sudah disahkan di pleno DPR. Sekarang ini masih juga dalam proses penelusuran untuk hindari kekeliruan pengetikan. Anggota Komisi VI DPR itu menyentuh masalah salah tulis dalam koreksi UU KPK yang disahkan pada 2019 kemarin. 

“Mengoreksi yang typo itu bisa, selama tidak mengganti intisari.. Janganlah sampai seperti tahun kemarin, ada UU salah tulis masalah usia ’50 (4 puluh)’, hingga pemerintah harus memverifikasi lagi ke DPR,” papar Awiek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *